Latar Belakang
Perekonomian memiliki peran
yang sangat sentral bagi suatu negara, keberhasilan pemimpin suatu negara di
tentukan oleh seberapa sejahtera masyarakat dalam negara tersebut. Indonesia
merupakan negara berkembang yang perkembangan pertumbuhan perekonomiannya
paling lambat di bandingkan negara-negara lain seperti malaysia, thailand dan
korea selatan, seperti yang kita tahu bahwasanya indonesia merdeka pada tahun
1945 jauh sebelum malaysia, thailan dan kore utara merdeka, namun pada saat ini
negara tersebut mulai menguat baik dalam perekonomian maupun sistem ketahanan
negara tersebut, malaysia, korea utara, dan thailand merupakan negara yang
lebih kecil dari indonesia, namun saat ini negara-negara tersebut jauh berkembang
melampaui indonesia, padahal jika dilihat secara geologi indonesia merupakan
negara yang paling besar dengan kekayaan alam paling melimpah di antara
negara-negara tersebut, sehingga tentusaja menimbulkan pertanyaan bagi kita apa
yang terjadi dengan indonesia kita tercinta.
Sejak indonesia merdeka
hingga saat ini telah banyak pemimpin negara yang berganti dengan berbagai
sistem sebagai upaya pemerintah untuk semakin membuat indonesia tumbuh dan
berkembang, namun hasilnya dapat dikatakan hampir sama tak banyak perubahan.
Tumbuh suburnya KKN di indonesia telah ada dan berkembang sejak awal
kemerdekaan kita, sehingga memerlukan pembenahan besar-besaran yang harus di
lakukan oleh berbagai pihak, namun setelah KKN telah menjadi sistem yang saat
ini telah di anggap wajar, dapatkah kita mampu membenahinya dengan keegoisan
para aparat pemerintah saat ini, dimana banyak diantara pejabat politik yang
berganti tiap 5 tahun sekali membuat berbagai kebijakan banyak berubah, dan
seakan kebijakan yangt dibuat hanya bertahan 5 tahun saja yang berdasarkan kepada kepentingan
berbagai pihak yang mampu membayar untuk meloloskan UUD demi kepentingannya?
Selain itu bagaimana dengan pejabat karir yang ada di indonesia yang sibuk
memperkaya dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak?
pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan segala kepentingan dan urusannya dan tersistem dari
sentralisasi ke desentralisasi dengan ungkapan kata yang tepat dan mampu di
pahami berbagai pihak, selain itu sistem pengawasan yang dilakukan harus jelas
pertanggung jawabannya sehingga tidak terjadi ketimpangan tanggung jawab agar
kejelasan nya dapat di pahami banyak pihak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin
mengupas sejak awal bagaimana terjadinya krisis, apa penyebabnya dan bagaimana
mengatasinya, selain itu pemberitaan di televisi bahwasanya pergerakan ekonomi
di Indonesia lebih banyak di latar belakangi kepentingan beberapa pihak saja
sehingga tentusaja erugikan pihak lain, makalah ini saya buat dengan
berdasarkan pada buku yang lebih menyorori pertengahan terjadinya
politik-ekonomi yang sebenarnya dampaknya hingga saat ini masih sangat kita
rasakan, dari sini sapat disimpulkan bahwa ekonomi – poitik zaman dahulu hingga
sekarang tidak banyak berubah, dengan ini saya mengajukan 3 riset question
sebagai berikut.
Riset Questiom
1. Analisis Demand-Supplay kurs dolar dan aspek ekonomi politiknya
2. Politik dan
Ekonomi: Krisis
yang harus di atasi bersama
3. Reformasi kelembagaan dan
sistem ekonomi politik dalam perspektif teori dan paradigma ekonomi
Pembahasan
Analisis Demand-Suplay Kurs
Dolar dan Aspek Ekonomi Politiknya
Pada tahun 2001 gerakan kurs
dolar yang meningkat ditanggapi dengan kepanikan oleh masyarakat indonesia yang
memiliki dana berlebih, sehingga nilai rupiah cenderung menurun dan tentusaja
hal ini membuat para investor segera membeli dolar untuk mempertahankan
kekayaannya.krisis ini tidak hanya berdimensi padasecara teknis ekonomi moneter
saja, tetapi berdimensi sangat luas terkait dengan persoalan ekonomi politik.
Dasar ilmu ekonomi memberikan pengertian jika harga uatu jenis barang di
tentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran atas barang yang tersedia dan
disepakati pembelidan penjual atau dengan kata lain bisa disebut harga
keseimbangan.
Hukum permintaan mengatakan
bahwa jika harga turun maka permintaan akan naik, hal ini menyatakan bahwa ada
hubungan negatif antara permintaan dan harga (Rachbini, 2001). Hukum penawaran
mengatakan hubungan positif antara jumlah yang ditawarkan dan harga. Faktor
yang mempengaruhi pasokan barang yaitu: ekspor, masuknya modal dari luar
negeri, investasi langsung dari luar negeri.
Pada trahun 2001 yang terjadi
adalah tekanan permintaan melebihi kemampuan penawaran, akibatnya harga kurs
terus naik. Hal ini mengakibatkan investor yang memiliki dana rupiah yang
sangat besar bergerak untuk mengamankan rupiahnya ke dolar, disisi lain
perdagangan internasional hampir selalu dipastikan mengalami defisit terus
menerus sehingga menyebabkan tidak ada cadangan devisadan membuat indonesia
kekurangan cadangan devisa.
Jumlah cadangan devisa
seringkali diukur dengan ukuran seberapa lama cadangan devisa mampu menutupi
kebutuhan impor, saat terjadi kenaikan permintaan dolar yang gila-gilaan
cadangan ini di pakai BI untuk meredam kenaikan kurs, masalahnya cadangan ini
tidak cukup besar untuk selalu menutup segala lonjakan permintaan sehingga
pemerintah melepaskan batas intervensi dan membiarkan kurs bergerak sesuai
dengan kekuatan permintaan dan penawaran pasar sehingga dapat dipastikan kurs
dapat bergerak bebas.
Politik dan Ekonomi: Krisis yang harus di atasi bersama
Presiden PKS tifatul sembiring
menghimbau semua pihak agar bahu membahu mengatasi krisis keuangan yang
berimbas ke indonesia. Mari selamat bersama-sama membangun kesadaran untuk
mengatasi krisis, jangan egois. Demikian siaran pers yang di terima kompas di
jakarta pada hari jum’at (10/10). Selain itu Tifatul juga mengingatkan agar
pemerintah tidak coba-coba memberikan bantuan maupun kredit kepada pengusaha
yang sedang bangkrut di pasar bursa, sehingga kasus BLBI, dan KLBI tidak
terulang lagi dimana hutang konlomerat harus ditanggung oleh rakyat.
Pada rangkaian acara KTT
G-20 presiden SBY mjengusulkan konsep
kemitraan bersama antara pemerintah dan pengusaha untuk mengatasi dampak krisis
global,dalam acara ini presiden SBY menegaskan bahwa persoalan yang semakin
kompleks dan saling keterkaitan masalah membuat tidak akan mudah dalam mencari
solusi, oleh karena itu, kerjasama semua pihak akan menjadi solusi terbaik,
kerjasama antar kelompok bisnis, pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh
pemangku kepentingan agar dengan kerjasama pemerinta ekonomi dan pengusaha
indonesia tetap tumbuh, inflasi rendah, system perbankan sehat, dan konsumsi
serta investasi akan ikut mendorong pertumbuhan.
Negara
indonesi berbeda dengan Negara lain dalam mneghadapi krisis yang terjadi yang
secara bersama-sama juga menyerang Thailand, Malaysia dan Korea selatan.
Ekonomi Indonesia mengalami permasalahan politik. Aspek politik ini yang
emnjadi ganjalan bagi proses pemulihan ekonomi sehingga signal-signal pasar
yang menunjukan perbaikan-perbaikan untuk beberapa indicator tidak di tanggapi
oleh pelaku ekonomi itu sendiri. Berbagai pihak menunggu sampai ada kepastian
sistem dan proses politik yang lebih stabil sehingga dapat terhindar dari
resiko politik. Dengan demikian mulai sejak siding umum 1999 sampai beberapa
tahun pemerintahan masih dalam proses percobaan apakah ekonomi Indonesia akan
lolos dari lubang krisis berkepanjangan atau tidak.
Ada beberapa
pertanyaan penting yang harus diajukan dalam masa transisi politik terkait
dengan proses pemulihan ekonomi yang cenderung terhambat oleh fluktuasi suhu
politik yaitu apakah ekonomi (pasar
keuangan dan nilai tukar) akan selalu menjadi korban ketidak pastian politik. hubungan sebab akibat
antara politik dan ekonomi menjadi begitu intensif sehingga menyulitkan pengambil
keputusan dalam menentukan kebijakan terhadap dampak ekonomi khususnya
fluktuasi nilai tukar. nilai rupiah naik atau turun manjadi teka-teki dan
spekulasi dara para pemain valas yang hingga saatbini kontribusinya terhadap
ekonomi itu sendiri tidak lagi nyata bahkan cenderung negatif. sistem keuangan
global menyimpan benalu sebagai bagian yang saling merugikan satu pihak dan
lainnya.
Dengan
fenomena yang terasa baru bahkan aneh bagi pelaku bisnis langsung, proses
pemilihan ekonomi seperti tidak menentu kemana arahnya. Hal baru yang dirasakan
sebagai pengganggu kegiatan bisnis adalah factor-faktor politik dan
masalah-masalah eksternal di mana hal ini sebelumnya belum pernah terjadi.
Persoalan politik yang terjadi benar-enar mempengaruhi pasar yang ada. Politisi
begitu asyik memainkan peranannya.
Hal ini
semakin membuat para pelaku ekonomi enggan masuk kembali ke lapangan bisnisnya.pelaku
pasar ini lebih banyak menunggu dan berperilaku hati-hati dan akibatnya tidak
menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi ini menjadi lambat. Sistem
politikinternal tetap menjadi ganjalan serius bagi ekonom. Aktor-ator politik
yang ada tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memainkan peranannya
secara komprehensif termasuk perhatian politik untuk berupaya membangun insitusi
politik yang ramah terhadap pasar dan institusi ekonomi yang efektik untuk
mengurangi dampak krisis. Dengan adanya kualitas politisi yang seperti ini
tentu saja sistem ekonomi dan politik yang di upayakan tidak bisa diserahkan
pada mereka. Elemen-elemen masyarakat perguruan tinggi, mahasiswa dan
intelektual tetap harus memainkan peran control terhadap pemerintahan.
Pengaruh
politik terhadap ekonomi berganda terutama karena pemerintah yang berkuasa saat
ini masih mewarisi rezim lama yang tidak
accountable di hadapan rakyat. Factor internal ini bersama dengan
masalah-masalah eksternal menyebabkan kepastian usaha semakin melemah. Ketidak
pastian yang terjadi menutup kemungkinan
pelaku ekonomi untuk terjun kembali di dunia bisnis. Risiko fluktuasi menyulitkan
pengusaha untuk mengkalkulasi kentungan agar dapat menghindari kerugian yang
dapat terjadi karena perubahan nilai tukar rupiah yang tidak dapat di prediksi
terjadinya. Nilai rupiah yang seharusnya menjadi sumber kepastian bisnis terasa
tidak pernah member sinyal yang menyejukkan bagi pelaku ekonomi. Hal inimenjadi
permasalahan karena menghambat pengusaha Indonesia untuk masuk kedalam pasar
karena sistem keuangan yang tidak stabil seperti sekarang dan rentan terhadap
perubahan-perubahan politik dan aspek sosial lainnya. Yang saling berhubungan
baik secara lngsung maupun tidak dengan sistem ekonomi. Bank Indonesia yang
merupakan lembaga keuangan yang independen pun tidak mampu meredam gejolak
nilai tukar rupiah dengan kebijakan-kebijakannya.
Nilai tukar
rupiah dibiarkan terombang ambing dan otorotas moneter menyalahkan factor
politik dan moneter sebagai penyebabnya. Sehingga akan timbul pertanyaan siapa
yang bertanggung jawab berdiri di garda terdepan untuk menjaga nilai tukar
rupiah atau mengurangi dampak akibat factor eksternal sosial dan politik?
Jawabannya tetap pada BI sebagai bank sentral. BI harus responsive dalam
menciptakan varitas sistem keuangan internal yang lebih tahan krisis. Selama
ini dengan nilai tukar yang melemah BI dianggap tidak melakukan kebijakannya
dengan sigap dan cepat. Namun sebenarnya krisis ini menjadi pembelajaran
tersendiri untuk membuat BI menciptakan varitas baru sistem keuangan yang dapat
menjaga nilai tukar dari hal-hal yang tidak ada urusannya dengan pasar.
Bank Indonesia tidak bisa membiarkan nilai
tukar terombang ambing begitu saja saat ada kasus korupsi, penyimpangan pejabat
oublik atau isu-isu tidak mendasar yang kemudian menyalahkan factor eksternal
sebagai penyebabnya. Cara memandang persoalan yang kita hadapi ini dapat
dilakukan dari dua cara pandang, yang pertama kita harus menyadari bahwa
lingkungan pasar keuangan global sangat
labil dan penuh praktik spekulasi dari investor yang bekerja tidak produktif
tetapi mengambil keuntungan dari gharga valuta asing.sistem spekulasi ini bukan
lagisebagai factor penstabilisasi gejolak nilai tukar dan valas sistem ini
sudah cacat karena sudah banyak mata uang untuk spekulasi daripada untuk fungsi
pembayaran dan fungsi pendukung kegiatan produktif lainnya.
Sistem yang
cacat ini belum bisa diruntuhkan karena sebagian besar sistem ekonomi besar
didalam kapitalisme global ini manikmati keuntungan karena aliran modal dna
pendapatan jasa-jasakeuanga yang tidak produktif. Tetapi pendapatan dari jasa
keuangan itu bisa dipakai untuk memborong asset-aset produktif dinegara-negara
terkena krisis yang terpaksa menjual dikarenakan berbagai kebutuhan. Sistem
global ini hanya dapat di runtuhkan jika elemen besar dari sistem ini juga
runtuh seperti IMF, AS, dll selama Negara besar seperti AS dan institusi
keuangan seperti IMF juga institusi keuanga lainnya masih mendapatkan
keuntungan dan peran strategis dari sistem ini, sistem yang cacat atau rusak
ini akan terus berlanjut tetapi dengan berbagai pengorbanan ekonomi dan
kemanusiaan dari Negara-negara pinggiran.
Persis
seperti sistem komunis global yang menjadi kebenaran mutlak didalam
masyarakatnya serta tidak pernah bisa dikoreksi pada masa kejayaannya tetapi
kemudian terbukti salah dan cacat setelah sistem itu ambruk. Menunggu
pembuktian sistem yang salah dengan keambrukannya jelas akan mengorbankan
banyak pihak yang tentusaja hal itu tidak adil karena pengorbanan terbesar di
rasakan oleh lapisan bawah. Sisi yang
lain ialah mengubah sistem internal secara kolektif dan komprehensif untuk
mempromosikan sikap sensitive pengambil keputusan (ekonomi, politik, sosial,
dan keamanan), dan para politisi untuk memperhatikan dampak sosial ekonominya
terhadap masyarakat yang terutama persoalan ketidakstabilan nilai tukar.
Sikap dan
perubahan mental para pejabat public dan plitisi seperti ini dilakukan karena
domain global sistem ekonomi politik sudah mendekati given dan terpaksa
dinerima dengan kondisi yang tidak adil bagi Negara yang kurang berdaya dan
otomatis mempunyai uang yang tergolong soft currency yang artinya pembentukan
kesadaran akan adanya ancaman sistem global adalah perbaikan tindakan kolektif
dengan dilandasi oleh kesadaran kolektif yang peka terhadap persoalan-persoalan
ekonomi. Kesadaran tersebut terbentuk dengan mengukur dampak dari tindakan
kebijakan yang dilakukan terhadap bidang ekonomi masyarakat. Dalam masalah ini
perlu bentuk pemimpin yang efektif sehingga tindakan kolektif dapat dengan
mudah diwujudkan.
Reformasi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi Politik:
Perspektif Teori dan paradigma Ekonomi
Dalam ilmu
agama di kenal dengan istilah “ ilmu adalah induknya amal”dari pengertian ini
dapat dikatakan bahwa segala macam prakik di dunia sosial politik dan ekonomi
seharusnya berpucuk pada ilmu. Tetapi celakanya ilmu sosial yang sejak awal
kelahirannya terus berpotensi terpecah pecah dan terdepartementasi dalam
sekat-sekat yang menyusahkan diri karena kehilangan daya analisisnya terhadap
fenomena sosial-politik dan ekonomi yang pada dasarnya saling berkaitan. Ilmu
sosial yang terpecah sebenarnya memunyai objek yang sama yaitu perilaku dan
fenomena masyarakat. Objek yang sama jikadi lihat dari paradigm yang berlainan
dan tidak singkron, masing-masig akan menghasilkan analisis yang berbeda,
simpang sur, dan paradok antar bidang ilmu tersebut. Dan yang paling riskan
ahli ilmu ekonomi tidak pernah bertemu dalam paradigm yang sama dengan ilmu
politik dan ilmu sosial lainnya. Permasalahan seperti ini tidak pernah dialami
oleh ilmu-ilmu eksakta karena masing-masing ilmu itu berinduk pada paradigma
yang sama.
Bagaimana
cara menemukan paradigm yang dapat menyatukan ilmu ekonomi dn ilmu-ilmu sosial
lainnya? Jawabanya yang pertama yaitu bagaimana menemukan paradigm dasar yang
menjadi landasan bekerjanya institusi ekonomi, sosial dan politik. Dalam ilmu
eksakta ada teori dasar yang menjadi landasan bagi dunia benda atau dunia
materi yakni atom. Karena itu dengan atom semua benda dapat dijelaskan dengan
perspektif yang sama, bail dalam ilmu biologi, fisika maupun kimia.
Dalam ilmu
ekonomi, paradigm dasar itu merupakan pranata pertukaran yang dalam teori
permintaan dan penawaran berlaku konsep pertukaran yang kemudian membentuk
harga keseimbangan. Pertukaran dalam ilmu ekonomi dilakukan secara bebas oleh
pembeli dan penjual.ini yang disebut market institusion atau market mechanism.
Kini ilmu ekonomi menawarkan kekayaan pradigmanya untuk menjadi dasar bagi
paradigmailmu-ilmu sosial lainnya sehingga paradigma dasar ini bisa menjadi
basis bagi reformasi politik agar sistem dan institusinya berjalan dengan baik.
Paradigma
dasar pertukaran ini merupakan pondasi bagi berjalannya sistem sosial, ekonomi,
dan politik karena itu institusi pertukaran ini juga segharusnya bisa di pakai
sebagai paradigm dasar dalam ilmu
politik. Yang kemudian oleh pengarang buku di sebut political exchange (PE),
dalam pertukaran politik itu harus ada Political Market (PM), seperti pemilu,
konsesus, peraturan dan undang-undang.
Bagaimana
pertukaran politik dapat terjadi sifat dasar dala PM tentu saja berdeba dengan
pertukaran didalam ekonomi yang berdimensi uang. Jika pertukaran tersebut sama
dengan pertukaran di dalam mekanisme pasar ekonomi maka transaksi politik
tersebut menjadi cacat. Karena itu poitical market yang baik selalu didasarkan pada pertukaran
antara pemerintan. Dan akyat yang dimediasi oleh proses pertukaran seperti
pemilihan umum, representasi rakyat didalam parlemen, program pemerintah untuk
rakyat dan sebagainya.
Bagaimana
reformasi pada institusi politik dilakukan? Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan
dalam pertukaran politik. Pada hirarki pertama politisi melakukan pertukaran
dengan masyarakat melalui pemilihan umum untuk membentuk institusi Negara dan
institusi politik lainnya. Proses pertukaran ini harus jujur, adil, dan tidak
distorsi sehingga masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya dan pemerintah
yang menjalankan semua masalah
kenegaraan. Pada hirarki ini, masyarakat melalui kekuatan suaranya dalam suatu
proses politik dapat membentuk institusi Negara.
Pada hirarki
yang kedua Negara setelah mempunyai kekuatan mengatur mambayar apa yang
diberikan masyarakat melalui pemilihan umum tersebut. Pemerintah melakukan yang
terbaik untuk rakyat melalui program-program pembangunan, menciptakan peraturan
yang sehat dan sebagainya. Tetapi pada hirarki kedua ini Negara menjadi
institusi yang bersifat wajib dalam setiap transaksinya dengan institusi
luarnya. Karena itu institusi untuk mengontrol kiprah Negara sendiri harus ditegakkan melalui lembaga
perwakilan rakyat karena secara normative Negara yang terbentuk dari rakyat
harus mengabdikan dirinya untuk rakyatnya pula.
Dasar pokok
reformasi untuk membentuk sistem dan pranata politik yang baik adalah institusi
pertukaran politik dimana pemerintah serta rakyat bertukar dalam berbagai
hirarki kehidupan, baik pemilu, program pemerintah, peraturan dan sebagainya.
Didalam PM politisi melakukan pertukaran dengan rakyat melalui proses politik
yang transparan.
Sistem politik
dan bisnis juga dilandasi oleh institusi pertukaran yang dilandasi oleh
kesukarelaan dan persaingan yang sehat dengan dukunga sistem aturan yang
dihasilkan Negara yang menjadi pengelolanya.
Dengan hal seperti ini kita dapat melihat perbedaan mendasar antara
dunia usaha dengan institusi Negara . secara sederhana Negara menjadi wasit
yang adil didunia usaha melalui penciptaan peraturan perundang-undangan yang
tidak memihak kelompok tertentu tidak korporatis tidak bersifat kroni, dan
tidak distorsif,. Di lain pihak swasta merupakan pemain dan pelaku dilapangan
yang bersaing secara sehat, efisien, dan menciptakan produk dan jasa yang murah
untuk masyarakat.
Dimana
urgensi reformasi politik dalam konteks sistem ekonomi sperti ini? Yang pertama
sistem ekonomi politik gharus memisahkan secara tegas institusi pemerintah
(Negara) dan institusi swasta. Pencampur adukan kiprah Negara dan swasta akan
melahirkan linking yang buruk antara kedua belah pihak sehingga besar
kemungkinan terjadi KKN yang tentu saja hal ini merugikan rakyat banyak.
Hubugan antara Negara dan swasta adlah hubungan formal dalam sistem peraturan yang
sehat sehingga Negara dan birokrasi menjadi sosok yang bersih, dan swasta
tampil sebagai sosok yang efisien dan sehat.
Yang kedua
pemerintah dalam hal ini institusi Negara arus berperan sebagai wasit yang
menciptakan sistem aturan ekonomi yang sehat untuk bisnis. Dengan demikian
dunia bisnis terhindar dari intevensi pemerintah atau Negara secara berlebihan
sehingga menyebabkan hilangnya kemandirian dan efisiensinya. Sebaliknyajika
pemerintah berjarak secara tegas dan hubungan dengan dunia bisnis hanya
dipelihara dalam konteks formal untuk membangun sistem ekonomi politik yang
sehat maka campur tangan bisnis didalam Negara juga bisa dihindari. Jadi reformasi
dalam perspektif ini tidak lain adalah reformasi secara tegas antara institusi
Negara dan swasta di Indonesia yang selama ini bersifat kroni dan korporatis
kesalahan ini tidak disadarisecara mendasar karena kuatnya institusi Negara dan
swasta berada dalam lingkup kemauan Negara dan beragam fasilitas yang
diberikan.
Kesimpulan
Seperti yang
kita tahu banwasanya pohon dapat tumbuh memiliki batang dan daun karena pohon
tersebut di tanam atau tertanam yang memiliki akar, semakin besar pohon itu
semakin kuat akarnya. Seperti itulah Indonesiaku, Negara yang tumbuh dan
berkembang karena keinginannya untuk merdeka setelah di jajah oleh bangsa asing
yang sebenar nya hingga saat inipun masih dijajah oleh bangsa asing dengan cara
mereka yang lebih halus, yaitu melalui sistem politik dan ekonomi kita di mana
kedua merupakan hal yang sangat sentral, namun melalui pembahasan teori di atas
dapat disimpulkan bahwa tetap ada cara bagaimana mengatasi krisis ekonomi yang
berkepanjangan dan juga krisis moral yang di hadapi para politisi kita.
Daftar Pustaka
Rachbini, didik, 2001, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar